Home / Berita / 71 PPK DAN PPS BIMTEK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DI SIBOLGA

71 PPK DAN PPS BIMTEK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DI SIBOLGA

Ketua KPU Sibolga, Nadzran didampingi Evi Novida Ginting, Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sibolga, Kamis (11/6)

Ketua KPU Sibolga, Nadzran didampingi Evi Novida Ginting, Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara, Kamis (11/6)

SIBOLGA | Sebanyak 20  Orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  dan 51 Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan di Hotel Marsada, Kamis (11/6). Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga di tingkat kecamatan dan kelurahan ini terdiri dari 4 kecamatan dan 17 kelurahan se kota Sibolga. Bimbingan Teknis ini menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Sumatera Utara, Evi Novida Ginting, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan dan memberikan materi tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Alur dan Tahap Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Sibolga, Nadzran pada saat pembukaan Bimtek yang didampingi 4 komisioner  KPU Sibolga, Salmon Tambunan, Asa Dame Simajuntak, Aminsyah Simamora, Aswin Caniago.  Ketua Panwaslih Kota Sibolga, Sabnir dan Sekretaris KPU Sibolga, Inchawadi Tanjung. “Kegiatan Bimtek ini diharapkan agar peserta benar-benar mengikutinya dengan serius,  karena nanti dalam melaksanakan tugas, PPK dan PPS sudah mengetahui aturan dan larangan sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga. Kita tahu saat ini sedang berlangsung penerimaan syarat dukungan yang dimulai dari tanggal 11- 15 Juni, dan jika ada calon perseorangan maka PPK dan PPS akan melaksanakan tugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terkait dukungan yang diberikan calon perseorangan,” jelasnya.

Sementara itu, Narasumber utama Evi Novida Ginting, menyampaikan 12 Kode Etik penyelenggara baik untuk PPS, PPK dan KPU Kota Sibolga harus tunduk dengan azas pemilihan meliputi Kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan  Efektifitas. “ Sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan di kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diharapkan harus taat asas pemilihan tersebut. Penyelenggara harus mandiri, tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas yang diemban kepada penyelenggara. Berlaku adil kepada semua pasangan calon serta harus melaksanakan tugas secara profesional”, jelas Koordinator Divisi Hukum KPU Sumatera Utara ini.

Evi Novida Ginting, menambahkan bahwa saat ini sedang berlangsung penerimaan berkas syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga mulai tanggal 11 s/d 15 Juni 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Sibolga. “ Jika ada nanti pasangan perseorangan maka tugas PPK dan PPS akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual setelah menerima berkas pencalonan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. PPS wajib melakukan penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir model B.1-KWK Perseorangan, meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan serta meneliti kegandaaan dukungan misalnya satu orang memberikan dukungan beberapa kali kepada Pasangan calon atau satu orang memberikan dukungan kepada lebih satu calon, inilah yang akan diverifikasi sampai jelas dukungan tersebut, tandasnya.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top