Home / Berita / Ada Sanksi Pencoretan Caleg Terpilih, KPU Imbau Batas Akhir Parpol Berikan LPSDK

Ada Sanksi Pencoretan Caleg Terpilih, KPU Imbau Batas Akhir Parpol Berikan LPSDK

 

Komisioner KPU Kota Sibolga, Khalid Walid, Salmon Tambunan, Afwan Nasution, Asmar Harahap dan Asa Dame Simanjuntak.

SIBOLGA | Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga saat ini sedang menunggu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari partai politik peserta Pemilu 2019 hingga batas akhir tanggal 2 Januari 2019.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Asa Dame Simanjuntak didampingi empat komisioner lainnya, Khalid Walid, Salmon Tambunan, Afwan Nasution dan Asmar Harahap di RPP kantor KPU Kota Sibolga menegaskan, bahwa pihaknya sudah memberikan imbauan kepada setiap Parpol untuk segera menyerahkan LPSDK.

“Tepatnya tanggal 2 Januari 2019 mendatang, seluruh Partai Politik harus bisa menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bila tak ingin mendapat sanksi,” kata Asa Dame, Sabtu (22/12/2018).

Dijelaskan Asa Dame, syarat penyerahan LPSDK bersifat wajib. Jika parpol tidak memenuhi hal ini, maka akan mendapat sanksi krusial berupa pencoretan sebagai pemenang.

“Sanksi yang bakal diterima jika tidak melaporkan LPSDK dapat dicoret sebagai pemenang. Jadi ini sifatnya wajib dipenuhi semua parpol,” tegas Asa Dame.

Seperti yang telah disosialisasikan, ada tiga tahapan laporan dana kampanye. Awalnya adalah LADK yang berisi besaran dana awal, sumber dana, dan rekening khusus dana kampanye. Tahap selanjutnya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

“LPSDK itu berisi data dana yang masuk dan harus dilaporkan pada 2 Januari 2019,” kata Asa Dame Simanjuntak.

Sementara tahap ketiga adalah pengumpulan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang nanti akan diserahkan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU RI. Waktu pelaporannya adalah delapan hari setelah pemungutan suara.

“LPPDK itu nanti, delapan hari setelah Pemilu yakni 25 April 2019. Laporan penggunaan dana kampanye usai pencoblosan merupakan tahap ketiga atau akhir tersebut merupakan syarat bagi Parpol sebelum menduduki kursi kehormatan sebagai anggota dewan,” kata Asa Dame.

Di kesempatan itu, Asa Dame Simanjuntak mengatakan pelaporan dana kampanye ini untuk memenuhi asas Pemilu yang jujur, akuntanbel, transparan, bertanggung jawab, dan terbuka. Oleh karena itu, peserta Pemilu yang berkampanye diminta untuk bertanggung jawab berapa total dana yang dihabiskan.

“Sebelumnya, kita juga telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang aplikasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang diikuti oleh partai dan bendahara serta operator masing-masing partai politik,” pungkas Asa Dame. (Parmas KPU Sibolga)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top