Home / Berita / Kotak Suara Pemilu 2019 Berbahan Duplex Sesuai Amanah UU No.7 Tahun 2017

Kotak Suara Pemilu 2019 Berbahan Duplex Sesuai Amanah UU No.7 Tahun 2017

SIBOLGA | Komisioner KPU Kota Sibolga, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Afwan Nasution ST menjelaskan kotak suara pada Pemilu 2019 berbahan duplex (karton kedap air) sesuai amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017.

Ia menjelaskan penggunaan kotak berbahan karton itu bermula dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang mengamanatkan kotak suara harus transparan.

“Lalu soal bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis kotak suara (dan logistik yang lain), Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 341 ayat (3) memberi mandat yang tegas kepada KPU untuk mengatur dalam Peraturan KPU,” ujarnya, di RPP kantor KPU Kota Sibolga, Selasa (18/12/2018).

Menurut Afwan, setelah mempertimbangkan berbagai alternatif bahan, KPU mengusulkan penggunaan bahan duplex, atau karton kedap air serta transparan di satu sisi. “Bahan ini berbeda dengan kardus mie instant atau kardus air kemasan,” katanya.

Usulan KPU ini, lanjut Afwan, dituangkan ke dalam draft PKPU tentang logistik, dan dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah (Kemendagri) dan DPR tepatnya Komisi II.

“RDP dilaksanakan bulan Maret 2018 lalu. Jauh sebelum koalisi Capres-Cawapres. Dalam RDP, draft PKPU ini dibahas dengan kepala dingin, tidak ada yang menolak, apalagi walk out,” tuturnya.

Afwan melanjutkan, setelah RDP tersebut, draft PKPU diajukan ke Kemenkumham guna diundangkan. “Di Kemenkumham tidak ada koreksi sama sekali, misalnya karena bertentangan dengan UU lain atau yang lebih tinggi,” ujarnya.

Afwan menuturkan, Kemenkumham mengesahkan PKPU No. 15/2018 pada 24/4/2018 yang pada pasal 7 ayat (1) tersebut, mengatur bahwa kotak suara menggunakan bahan karton kedap air dan transparan di satu sisi.

“Jadi, dalam menentukan bahan karton kedap air serta transparan satu sisi itu, KPU tidak bias menetapkan sepihak. Namun, melalui persetujuan Pemerintah dan DPR, lewat forum RDP. Kita sama-sama tahu di DPR terdiri sebagian besar Parpol pendukung Capres dan Cawapres,” ungkapnya.

Afwan juga menerangkan, bunyi pasal di PKPU Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada pasal 7 misalnya, Kotak suara sebagaimana terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.

“Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam merupakan barang habis pakai. Kotak suara tersebut berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 40 Cm dan tinggi 60 Cm berwarna putih,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya tidak menentukan bahan dasar kotak suara pemilu secara sepihak. “Kardus” dipilih sebagai bahan dasar kotak suara melalui persetujuan pemerintah dan DPR melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP).

Oleh karenanya, ia mempertanyakan pihak-pihak yang saat ini mengkritik kotak suara berbahan dasar kardus atau karton kedap air tersebut.

“KPU tidak bisa menetapkan sepihak, namun melalui persetujuan pemerintah dan DPR, lewat forum RDP,” kata Pramono saat dikonfirmasi, Senin (17/12/2018).

“DPR kan ada wakil-wakil semua parpol, termasuk parpol-parpol pendukung pasangan capres-cawapres,” sambungnya.

Pramono menjelaskan, usulan kotak suara berbahan karton itu mulanya dituangkan dalam draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Logistik. Usulan itu dibahas dalam RDP yang digelar Maret 2018.

Dalam RDP, draf PKPU ini dibahas dengan kepala dingin, tidak ada yang menolak, apalagi walk out. Setelahnya, draf PKPU yang sudah disetujui melalui RDP diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diundangkan.

“Dan di Kemenkumham tidak ada koreksi sama sekali. Misal karena bertentangan dengan Undang-undang lain atau (undang-undang) yang lebih tinggi,” ujar Pramono.

Akhirnya, Kemenkumham mengesahkan PKPU Nomor 15 Tahun 2018 pada 24 April 2018. Pasal 7 Ayat 1 PKPU tersebut mengatur bahwa kotak suara Pemilu 2019 berbahan dasar karton kedap air yang transparan satu sisi atau disebut juga dupleks.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, penggunaan kotak suara berbahan dasar karton bukan hal baru dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kotak suara berbahan karton yang kedap air sudah digunakan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan tiga kali Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

“Kotak berbahan karton kedap air bukan hal baru tapi sudah dilakukan pada Pilpres 2014, Pilkada 2015, 2017 dan 2018,” ujar Arief dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).

Selain kedap air, Arief menjamin, kekuatan kotak suara berbahan karton tersebut setelah diuji beban.

Uji beban dilakukan dengan cara menduduki kotak suara tersebut dengan berat kurang lebih 100 kilogram.

Selain itu, kata Arief, kotak suara berbahan karton bersifat kedap air dalam batas tertentu. Ia memastikan kotak suara tidak akan rusak ketika terpercik air atau terguyur hujan.

“Dan sebenarnya relatif enggak ada laporan pemilu-pemilu sebelumnya terkait penggunaan karton kedap air,” kata Arief. (parman kpu sibolga)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top